urusan pemerintahan daerah adalah. 17 Pembagian kewenangan dalam hubungan pusat dan daerah adalah menyangkut pembagian urusan rumah tangga atau dalam bahasa peraturan perundangan disebut dengan urusan pemerintahan. urusan pemerintahan daerah adalah

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana. 5. Hukum Positif Indonesia-. Adapun tujuan dari kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah adalah terpenuhinya pelayanan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik dan jasa pelayanan umum kantor 3. 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah sebagai pengganti UU No. 21. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Pasal 2 (1) Besaran NPA. Hubungan Pemerintah Pusat dan. KOMPAS. Kementerian Dalam Negeri dipimpin oleh seorang Menteri Dalam Negeri (Mendagri) yang sejak 23 Oktober. Langkah konkret yang harus dilakukan PPUPD yaitu melakukan pembenahan secara. program penunjang urusan Pemerintah daerah dengan kode “XX”; b) urusan pemerintahan. ; Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh. 8. 23 tahun 2014, urusan pemerintahan konkuren sendiri adalah Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota. Urusan pemerintahan absolut adalah urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat. 4. Artinya, tugas pembantuan yang dapat dilakukan adalah urusan pemerintahan di luar keenam hal tersebut. 44 tahun 1950 yang mengatur perihal terkait Pokok-pokok pemerintahan daerah bagian Sulawesi, Maluku, dan Nusa Tenggara. J. Pemerintahan daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh pemerintahan daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembatuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip negara kesatuan republik indonesia. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-Pemerintahan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip. Pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah pemerintah daerah. Definisi (1): kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat. 2. Namun, tidak semua urusan pemerintahan harus dibentuk ke dalam organisasi tersendiri. Kecenderungan UU ini adalah tidak banyaknya urusan pemerintah pusat di daerahPENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH Sumber gambar: A. 5. Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat. Pd. 2. (daerah), (3) Urusan Pemerintahan Umum. Untuk pemerintahan konkuren sendiri, terdiri atas Urusan. Urusan Pemerintahan Daerah (PPUPD), dengan ini disampaikan beberapa hal sebagai berikut: 1 2. Sasaran A. 2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 2. 7. Urusan pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum. Pemerintahan Indonesia dibagi menjadi dua yaitu pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah. Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota. Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga. Widjaja, Otonomi. 16. Menurut PBB, desentralisasi adalah suatu hal yang merujuk kepada pemindahan kekuasaan dari pemerintah pusat, baik melalui dekonsentrasi pada pejabat wilayah ataupun melalui devolusi pada badan-badan otonom daerah. UU No. PEMERINTAH KOTA PAGAR ALAMj. Otonomi tersebut memberikan hak, wewenang, dan kewajiban kepada Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat. Sedangkan, kalo Pemerintahan Daerah adalah. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang. Pemerintahan Daerah DIY adalah pemerintahan daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dan urusan keistimewaan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah DIY dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DIY. Menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan. BAB I KETENTUAN UMUM Bagian Kesatu Pengertian Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan: 1. Sedangkan daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan. Pengaturan. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penataan ruang. 5. Apabila urusan pemerintahan lebih berdayaguna ditangani pemerintahan daerah kabupaten/kota, maka diserahkan kepada pemerintahan daerah kabupaten/kota. Urusan pemerintahan konkruen yang menjadi wewenang daerah terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan urusan. Pe merintahan Daerah. 32 Tahun 2004, disebutkan bahwa urusan pemerintahan yang merupakan kewenangan pemerintah. PPUPD Ahli Pertama; b. Urusan apa dan bagaimana derajat otonomi yang dimiliki oleh daerah dalamSehingga setiap Pemerintah Daerah baik Pemprov maupun Pem Kabupaten/Kota wajib menyusun 6 (enam) Perda Urusan, yaitu: Perda Urusan Pendidikan, Perda Urusan kesehatan, Perda Urusan Pekerjaaan Umum dan tata ruang, Perda Urusan Kamtibmas, Perda Urusan Perumahan rakyat, dan Perda Urusan Sosial. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan : 1. ketentraman dan ketertiban, b. 2. 30 Maret 2022 02:14. 6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadiDasar hukum Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah Pasal 1, Pasal 4, Pasal 5 ayat (1), Pasal 17 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 18B, Pasal 20, Pasal 22D ayat (2), dan Pasal 23E ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 3. Pengertian Pemerintahan Daerah Dasar hukum tentang Pemerintahan Daerah mengalami banyak perubahan, berawal dari UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah hingga yang terakhir diubah menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 telah membawa perubahan besar dalam pengaturan pemerintahan daerah. 5. 32 Tahun 2004 disebutkan bahwa. Hal ini dikarenakan ruang lingkup urusan pemerintahan daerah provinsi lebih luas dibandingkan dengan pemerintahan daerah kabupaten/kota. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat. Instansi Pusat adalah. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri. Pemerintah provinsi adalah gubernur dan perangkat daerah provinsi lainnya sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Urusan Pemerintahan Umum adalah urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan. 2014 tentang Pemerintahan Daerah ini, hubungan kewenangan antara pusat dan daerah, antara lain bertalian erat dengan cara pembagian urusan penyelenggaraan pemerintahan atau cara menentukan urusan rumah tangga daerah 6. Prosedur adalah metode atau tata cara untuk penyelenggaraan pemerintahan daerah. 1 Otonomi Daerah Otonomi daerah adalah hak wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pembentukan Daerah pada dasarnya dimaksudkan. Pemerintah daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Umndang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 2. Dinas kelautan dan perikanan merupakan unsur3. Kedudukan SPM dalam Urusan Pemerintahan Permendagri no. Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Daerah sesuai dengan potensi yang. Urusan Pemerintahan Konkuren sebagaiman dimaksud pada ayat (1) adalah Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Urusan Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi dan. daerah istimewa Yogyakarta sebagai daerah otonom mencakup kewenangan dalam urusan pemerintahan daerah. Direktur Jenderal Tata Ruang yang. Urusan pemerintahan konkuren adalah urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yaitu Provinsi dan Kabupaten atau Kota. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar. - 4 - 5. Asas itu merupakan dasar sesuatu, pedoman atau sesuatu yang dianggap kebenaran, yang menjadi tujuan berpikir dan prinsip yang menjadi pegangan. Daerah adalah Kota Singkawang. Urusan wajib adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh pemerintahan daerah provinsi dan kabupaten/kota, berkaitan dengan pelayanan dasar. Pada Daerah Provinsi, Perangkat Daerah terdiri atas Sekretariat Daerah, Dinas Daerah, dan Lembaga Teknis Daerah . Dalam Pasal 13 dan Pasal 14 Undang-Undang Pemda menyatakan bahwa urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota) yang meliputi 16 bidang urusan, salah satunya adalah. Pemerintahan Daerah Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI, Menimbang : a. A. Instansi Pemerintah adalah instansi pusat dan instansi daerah. KOMPAS. Berikut uraian asas-asas otonomi daerah dan penjelasan. Pemerintah daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar. Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah. 3. Di dalam UUD RIS 1949, diaturdidalam. 2. 32 Tahun 2004. Dalam Pasal 19 ayat (2) disebutkan bahwa “penyelenggara pemerintahan daerah adalah pemerintah daerah dan DPRD”. 9. (3) Urusan pemerintahan konkuren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya Pasal 1 angka 5, memberikan definisi bahwa Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan. Tipe Perangkat Daerah adalah bentuk dan besaran dinasKepala daerah menjalankan urusan pemerintahan pusat di daerah, kecuali urusanurusan yang sudah dijalankan oleh kantor-kantor departemen di daerah. 3. 7. 2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam. Melalui sistem pemerintahan daerah, pemerintahan daerah diberi wewenang untuk mengatur dan mengurus urusan-urusan yang diserahkan kepadanya. id) A A A. Urusan pemerintahan adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan/atau susunan pemerintahan untuk mengatur danSebagai dasar pelaksanaan otonomi daerah adalah Urusan Pemerintahan Konkuren yang diserahkan ke daerah, dengan prinsip akuntabilitas, efisiensi, dan eksternalitas, serta kepentingan strategis nasional. Kegiatan belanja yang dilakukan pemerintah daerah disebut sebagai belanja daerah. 4. Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas perbantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasarpemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi yang seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945. Luasnya urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah sangat berpotensi untuk terjadinya penyimpangan baik karena kesengajaan (by design) maupun karena ketidakmampuan (incompetency) pemerintah daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 1 butir 2: "Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat. 3. Menurut Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang dimaksud dengan Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik. Perangkat daerah. Gubernur, wali kota, dan bupati sebagai wakil pemerintah pusat pada instansi vertikal di sebuah. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnyaPemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar. Pengertian urusan pemerintahan absolut sebagaimana disebutkan dalam Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat. 44 Tahun 1950. Urusan pemerintahan dalam hal penyediaan perumahan tercantum dalam Pasal 12 ayat (1). Politik luar negeri. 2. Pegawai ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai. Urusan Pemerintahan yang penggunanya lintas Daerah provinsi atau lintas negara. Sedangkan, kalo Pemerintahan Daerah adalah. Undang-UndangNomor 1 Tahun 1945. A T A S UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 1974 TENTANG. Undang-Undang yang mengatur mengenai pemerintahan daerah di Indonesia yang selanjutnya yaitu UU no. Daerah adalah Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Di. 3. Beberapa ciri model pembagian urusan pemerintahan masa depan tersebut adalah menganut prinsip umum, pendekatan dan kriteria; menggunakan pendekatan partisipatori dalam penentuan kebijakan pembagian urusan melalui suatu forum bersama; mempunyai mekanisme evaluasi dan lembaga evaluator urusan pemerintahan di tingkat pusat dan. 6. Berdasarkan Undang-undang atau UU Nomor 23 Tahun 2014, urusan konkuren yang diserahkan kepada daerah menjadi dasar bagi pelaksanaan otonomi daerah. com, Jakarta Daerah otonom adalah wilayah administratif di Indonesia yang memiliki hak dan kewenangan untuk mengatur dan mengelola urusan dalam wilayahnya sesuai dengan kepentingan masyarakat setempat. Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Pusat dalam Rangka Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Berdasarkan Undang-Undang Pemerintah Daerah – Husin Ilyas | 275 b. 17 Pembagian kewenangan dalam hubungan pusat dan daerah adalah menyangkut pembagian urusan rumah tangga atau dalam bahasa peraturan perundangan disebut dengan urusan pemerintahan. 35. Gubernur, wali kota, dan bupati sebagai wakil pemerintah pusat pada instansi vertikal di sebuah. Berdasarkan Pasal 1 angka 2 UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, esensi Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan. 6. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar. Menyelenggarakan urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul desa . ADVERTISEMENT Pemerintahan Daerah yang diatur dengan undang-undang. Pendapatan Daerah Pendapatan daerah adalah hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun bersangkutan dan. Bedasarkan pasal 9 ayat 3 UU No. Pengertian Pemerintahan Daerah Pengertian pemerintahan daerah menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menggunakan asas otonomi dan tugas pembantuan dengan Pengertian Urusan Pemerintahan Absolut. Pemerintah pusat memiliki beberapa wewenang, seperti yang dijelaskan dalam Pasal 10 Ayat 3 UU No. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan. com - Urusan pemerintahan umum adalah urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan presiden sebagai kepala pemerintahan. Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran yang efektif dan efisien. Tentang Pemerintahan Daerah pada Pasal 7 di antaranya adalah urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul Desa, urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang diserahkan pengaturannya kepada Desa dan tugas. 2. Urusan pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud butir 8 adalah urusan pemerintahan daerah Kabupaten Penajam Paser Utara 14. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas Otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik. 8. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang. Aparat Pengawas Intern Pemerintah adalah lnspektorat Jenderal Oepartemen, Unit Pengawasan Lembaga Pemerintah Non Departemen, lnspektorat Provinsi, dan. 23 tahun 2014. pilihan / optional, yaitu sector unggulan, danTerdapat tiga asas pengertian daerah otonom yang tercantum dalam Undang-Undang No. Belanja daerah diklasifikasikan menurut: • urusan pemerintahan daerah; • organisasi; • program dan kegiatan; dan • kelompok.